YG MEMBIMBING PERILAKU, MORALITAS DAN DASAR NEGARA.
DENGAN PESAN-PESAN, KHUSUS YANG MENJADI PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI, KERINGANAN ANGSURAN KREDIT, TERDAMPAK COVID-19
ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT, MENGENAI :
I. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP, YG MEMBIMBING PERILAKU, MORALITAS DAN DASAR NEGARA.
II. VIDEO PIDATO PRESIDEN JOKOWI: Mengenai Keringanan Angsuran Kredit
III. VIDEO GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO: Memberikan petunjuk cara mengajukan Permohonan Keringanan ...
IV. LAYANAN ONLINE MENJAWAB MENGENAI PERMOHONAN KERINGAN ANGSURAN KREDIT TGL. 20 MEI 2020
V. SURAT DEBITUR TGL 20 MEI 2020, SELANJUTNYA TGL. 18 NOV 2021. SAAT TERDAMPAK COVID 19.
VI. PESAN LAYANAN ONLINE, DEBITUR SUPAYA MENGUNJUNGI KANTOR CABANG..TERDEKAT
VII.LAYANAN KANTOR CABANG MENYAMPAIKAN JAWABAN
VIII. VIDEO...YTH BAPAK BAPAK, SAUDARA2-KU DISELURUH TANAH AIR.
IX. MEMOHON PEMERINTAH, BERSAMA RAKYAT DI SELURUH TANAH AIR, UNTUK WAJIB MEWUJUDKAN SESUAI CITA CITA NASIONAL BANGSA INDONESIA YAITU, BANGSA YANG MERDEKA, BERDAULAT, SEJAHTERA, ADIL MAKMUR, MENGENTASKAN KEMISKINAN, MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDEONESIA .
I. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP, YG MEMBIMBNG PERILAKU, MORALITAS DAN SEBAGAI DASAR NEGARA
II. VIDEO PRESIDEN JOKOWI: " Sedang melaksanakan Pengamalan Pancasila Mengenai Keringanan Angsuran Kredit "
III. VIDEO GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO: Memberikan petunjuk cara mengajukan Permohonan Keringanan ....
SEBAGAI PEDOMAN UNTUK MENINDAK LANJUTI PERMOHONAN KERINGAN KRIDIT BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH..
BERPEDOMAN DARI ISI PIDATO PRESIDEN DAN GUBERNUR JAWA TENGAH TERSEBUT DIATAS,
DAN TELAH DIMENGERTI MAKSUDNYA
SELANJUTNYA PADA TGL 20 MEI 2020, DEBITUR SESUAI PETUNJUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KERINGANAN ANGSURAN KREDIT, MELALUI EMAIL LAYANAN ONLINE (BANK CALL CENTER)
IV. LAYANAN ONLINE MENJAWAB MENGENAI PERMOHONAN KERINGANAN ANGSURAN KREDIT TGL.20 MEI 2020
V. SETELAH SURAT TGL 20 MEI 2020, TGL 18 NOV 2021 DEBITUR KIRIM SURAT,SAAT TERDAMPAK COVID 19.
Sebagai berikut:
Kamis 18 Nov. 2021. Yang Terhormat, Bapak bapak. Nama saya: Satori.
Debitur Bank KC. Purwokerto. Memohon dengan hormat, untuk diperkenankan menyampaikan permasalahan yang kami alami., Oleh karena demi keberlangsungan hidup, kemana kami harus memohon pertolongan, kecuali dengan Pemerintah,yang melindungi segenap rakyatnya, yang senantiasa berupaya mewujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia yaitu rakyat yang merdeka, sejahtera, adil, makmur, aman dan sentausa, Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai bunyi Pembukaan UUD.1945.
Selain dari pada itu oleh karena sudah sangat berat, menjalani hidup ini, Maka kami sampaikan keadaan senyatanya ini, sisa gaji pensiunan yang saya ambil Rp.165.000,- (Seratus enampuluh limaribu rupiah) setiap bulannya, untuk keperluan hidup selama satu bulan.. Dengan rincian sbb:. Gaji Pensiunan Rp. 1.655.000,- (Satu juta enamratus limapuluh lima rupaih) Dipotong angsuran pinjaman Bank .: Jenis Pinjaman KPN 1. Rp.1.249.812.,-....... Pinjaman KPN.2 Rp. 231,111,-...... Jumlah potongan = Rp. 1.480,923,- (Satujuta empatratus delapanpuluh ribu sembilanratus duapulh tiga rupiah) Sisa gaji Rp.1.655,000,- dikurangi Rp.1.480,923,- ..............................Sisa gaji setiap bulan = Rp. 170, 051,- uang yang diambil Rp.165.000,- setiap bulan Ketika ada usaha berjualan roti di Pasar Pemalang, dengan berpendapatan kurang lebih Rp.500.000,- dari sisa modal yang berputar untuk setiap Minggunya, sebelum terdampak wabah covid 19 tidak ada masalah dengan uang pensiun yang tinggal sisa Rp165.000,- Namun dari mulai terdampak Covid-19 di bulan Agustus 2020, keadaannya menjadi sangat sulit menjalani hidup dengan sisa gaji pensiunan Rp. 165.000,- karena usahanya menjadi tidak lancar. Kami memohon dengan hormat kepada Pemerintah dalam hal ini adalah [BTPN] btpncare, humas@ojk.co.id, ppid@jatengprov.go.id sebagai kepanjangan tangan Pemerintah, demi rasa perikemanusiaan, dan perikeadilan, Juga sebagai bentuk untuk merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, makmur, aman dan sentausa, sebagai bentuk perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..seperti bunyi dalam pembukaan UUD.1945, Adalah sangat tidak manusiawi jika tidak menolong kami yang hanya berpenghasilan Rp.165.000,- setiap bulannya Perlu diketahui bahwa: Pinjaman ke-1 kami 66 juta, terima bersih kira-kira 60 jutaan,.dengan angsuruan Rp.1.249.812,- selama 126 bulan, Pinjaman ke-1 sudah mengangsur 87 bulan, uang yang sudah masuk ke Bank 87 X 1.249.812 = Rp. 108.742.644,- Pinjaman ke-2 kami 10 juta, terima bersih 8 jutaan..dengan angsuran Rp. 231.111,- Sudah mengangsur 50 bulan uang yang sudah masuk ke Bank 50 X 231.111,- = Rp.11.555.550,- . Dengan demikian pinjaman ke-1 adalah 66 juta uang masuk Rp.108,742,644,- Pinjaman ke-2 adalah 10 juta uaqng masuk Rp.11.555.550,- Jumlah total uang masuk ke Bank Rp.108.742.644,- + Rp.11.555.550,- =Rp. 120.298.194,- Dari pokok pinjaman 66 juta + 10 juta = 76 juta.. Kami pernah mengajukan memohon keringanan kredit melalui email layanan call senter ...memperoleh jawaban dari staf koresponden, bahwa: Debitur yang memiliki pendapatan bulanan/gaji tetap, seperti aparatur sipil negara, pensiunan penerima manfaat pensiun, karyawan swasta dan seterusnya, tidak memenuhi kriteria yang layak mendapatkan relaksasi, sehingga tetap wajib mengangsur seperti biasa. Dari uraian uang pinjaman ke-1 dan ke-2 sebagai jumlah pinjaman pokok total 76 juta dan perbandingan uang masuk Rp.120.298.194,- adalah perputartan uangnya pasti sudah menguntungkan, maka kami memohon dengan hormat, untuk dapat membantu keringan bagi kami yang hanya disisakan potongannya Rp.165.000,- Uang Rp.165.000,- tidak cukup untuk biaya hidup setiap bulan, sungguh tidak manusiawi..kami memohon untuk dapat disisakan kira-kira untuk bisa kebutuhahan 1 bulan. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
VI. SUPAYA MENGUNJUNGI KANTOR CABANG TERDEKAT
Setelah diinformasikan melalui email layanan Bank.. bahwa kami supaya menghubungi Kantor Cabang terdekat terkait permasalahan yang akan disampaikan.
Maka pada tgl 02 Nov 2023 menuju ke Kantor Cabang... oleh Customer Service (CS) dijadwalkan pada tgl 20Nnov 2023
a. Inti pembicaraan pada tgl 20 Nov 2023 kami sampaikan sebagai berikut..
Kami pertama kali menghadap bertatap muka langsung dengan Pimpinan Bank pada saat itu angsuran yang ke-90 pinjaman ke-1 (produk KPN) 66 juta.... terima bersih 60 juta, dan angsuran yang ke-53 pinjaman ke-2 (produk KRN) 10 juta...., terima bersih 8 juta,
Total pinjaman 66 juta + 10 juta = 76 juta....terima bersih 68 juta....Karena pada saat itu ada keinginan menutup pinjaman Bank disarankan oleh anak anak... supaya orang sudah tua tidak boleh pinjam Bank...lalu kami sebagai debitur menanyakan kpd pihak Bank berapa rupiah jika menutup sisa pinjaman pada saat itu "dijawab 60 juta rupiah."
Kami terkejut, karena pinjaman 66 juta, sudah mengangsur 90 x angsuran,...dan 10 juta sudah mengangsur 53x angsuran, jika akan ditutup jumlah uangnya 60 juta (Yang menjadi pertanyaan, lalu angsuran yang sudah ke-90 dan ke- 53 tidak diperhitungkan sebagai cara untuk mengurangi jumlah pokok utangnya.).
Penyampaian masalah kepada pimpinan Bank 20 Nopember 2023, tidak ada solusi yang baik bagi debitur miskin...karena penyelesaian utang mesti harus ditutup sesuai perhitungan Bank..
Sedangkan kami debitur miskin yang hanya menerima 165 ribu rupiah setiap bulannya, sisa uang pembayaran pensiunan yang telah dipotong angsuran, harus menutupnya dengan uang tunai seperti disebutkan diatas.
KATAGORI MISKIN;
Warga Negara Indonesia dengan penghasilan dibawah Rp. 535.547,- per kapita per bulan termasuk katagori tidak mampu...
Dan kami Rp.165,000,- per bulan (Tentu katagori yang sangat tidak mampu)..
Pada tgl 20 Nopember 2023 kami menanyakan angsuran produk KPN pinjaman ke-1 sudah 111 x angsuran,
dan produk KRN pinjaman ke-2 sudah 75 x angsuran, jika harus ditutup berapa jumlah uangnya, dijawab Rp.26.295.845,-
Berikut ini kutipan potongan suratnya.
Pada 20 Nopember 2023, tidak mendapat solusi yang baik bagi kami debitur miskin,
Karena menurut pihak Bank penyelesaian utang mesti harus ditutup sesuai perhitungan pihak Bank yaitu pinjaman jangka waktu 126 bulan. produkt KPN sudah 111 kali angsuran dan produkt KRN sudah 75 kali angsuran jumlah uang untuk menutup, sesuai cetakan print KPN Rp. 22.267.643,- dan KRN Rp.4.928.285,- total Rp.26.295.845,- dan untuk penyelesaiaannya supaya menghadap Pimpinan Bank BTPN Purwokerto pada tgl 20 Nopember 2023.
TIDAK SANGGUP MENUTUP PINJAMAN. Kami debitur miskin sejak pengajuan pinjaman kredit diBank hanya menerima uang pensiunan sisa dari potongan angsuran pinjaman saat itu Rp.150.000,- setiap bulannya dan sekarang sudah Rp.165.000,-
Jelas tidak cukup untuk biaya hidup keluarga suami istri dan sekarang sudah berjalan 111 bulan menerima uang pensiun dari sisa potongan pinjaman, dengan suka duka untuk mencari tambahan untuk biaya hidup yang memprihatinkan.
Kami saat menandatangani perjanjian kredit tidak dijelaskan oleh CS nya gambaran akan sebab dan akibatnya... secara jelas terperinci untuk bisa dipertimbangkan mau apa tidak, untuk menyetujui menandatangani perjanjian kredit.
Mengetahui hal yang sangat mengecewakan ini setelah 90 kali angsuran dan 53 kali angsuran, suatu keinginan untuk bisa menutup pinjaman dalam catatan pinjamannya 66 juta uang yang diterima 60 juta, dan 10 juta yang diterima 8 juta, untuk menutup pinjaman jumlahnya 60 juta........pada saat itulah kami terkejut dan menjadi tidak enak makan...rasanya mungkin inilah yang dinamakan stress..
Jika dituruti sesuai permintaan Bank pelunasan pada bulan sekarang yaitu Rp. 26.295.845,- uang dari mana pensiunan hanya sisa Rp.165.000,-.jika mengajukan pinjaman lagi untuk menutupi pinjaman sama halnya menggali lubang kubur sendiri..
Demikian kami sampaikan semoga pandangan kami diterima mengenai KEBERATAN ANGSURAN.. Semestinya potongan angsurannya separo disisakan pembayaran uang pensiunnya untuk biaya makan satu bulan
Terimakasih debitur pensiunan.
VII. LAYANAN KANTOR CABANG MENYAMPAIKAN JAWABAN
MENGHADAP PIMPINAN BANK KANTOR CABANG PADA HARI SELASA TGL 20 NOV 2023..
PERMASALAHAN YANG DISAMPAIKAN SUDAH 2 TH YANG LALU SAAT TERDAMPAK WABAH COVID 19, SEJAK ANGSURAN KREDIT 87 X DAN SEKARANG SUDAH 111 X
KOMUNIKASI LAYANAN ONLINE TAMPAK JAWABAN SECARA OTOMATIS...., TIDAK SAMA DENGAN KANTOR CABANG
DEBITUR SUDAH 4 KALI KOMUNIKASI DENGAN LAYANAN ONLINE... TETAPI KANTOR CABANG TIDAK MENGETAHUI ISI EMAIL DEBITUR YANG DISAMPAIKAN.
DEBITUR KECEWA, LANTARAN DARI ANGSURAN KE-87 DI TH 2021 SAMPAI DENGAN ANGSURAN KE-111 DI TH 2023,
BERARTI SELAMA 24 BULAN, DEBITUR TERTATIH TATIH MENGHARAP ADANYA BANTUAN KERINGANAN ANGSURAN KREDIT, SESUAI PROGRAM PEMERINTAH TIDAK TERWUJUD,
FAKTA SEBUAH INSTITUSI MENGABAIKAN PROGRAM PEMERINTAH, DEBITUR MEMOHON BANTUAN PINJAMAN KERINGAN ANGSURAN KREDIT.
ADALAH PETUNJUK ARAHAN PEMERINTAH, BERDASAR RASA PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN, SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
NAMUN KENYATAAN SEBUAH INSTITUSI TIDAK MELAKSANAKANNYA, TETAP SAJA DEBITUR SUPAYA TETAP MENGANGSUR SEPERTI BIASA KARENA DIANGGAP TIDAK MEMENUHI KRITERIA LAYAK MENDAPATKAN RELAKSASI.
SISA PINJAMAN SUDAH DIANGSUR 111 X JANGKA WAKTU PELUNASAN 126 BULAN, SAMPAI DENGAN PELUNASAN TINGGAL 15 BULAN LAGI, JIKA DITUTUP, MENURUT PERHITUNGAN PIHAK BANK DENGAN UANG SEJUMLAH RP.26.295.845,-
UNTUK MENUTUP PINJAMAN RP.26.295.845,- DARI MANA UANG SEBESAR ITU, SEDANGKAN UANG SISA POTONGAN ANGSURAN SETIAP BULAN YANG DITERIMA RP.165.000,-
MENUTUP PINJAMAN DENGAN CARA SUPAYA MENGAJUKAN PINJAMAN... BAGI ORANG YANG SUDAH TUA, SUNGGUH TIDAK MANUSIAWI,
SAMA HALNYA DISURUH MENGGALI LUBANG KUBUR SENDIRI SAMPAI AJAL BENAR BENAR TIBA...
YANG MENJADI PERTANYAAN, PENGAJUAN PINJAMAN RP.26.295.845,- LALU BERAPA TH LAGI UNTUK MENGANGSURNYA PADAHAL AJALNYA SUDAH DEKAT..SEDANGKAN YG SUDAH BERLAKU ANGSURANNYA LEBIH DARI 10 TH EKONOMI SEHARI HARI SUDAH MENGHIMPIT.
PEMERINTAH WAJIB HADIR, MEREALISASIKAN PENANGANAN KEMISKINAN, KARENA DEBITUR PENSIUNAN YANG KESULITAN KEUANGAN ITU MEMANG BENAR BENAR MISKIN, YANG TIDAK PERNAH MENDAPATKAN BLT.
PEMERINTAH YANG KAYA RAYA.... YANG PENDAPATANNYA DARI PAJAK, SUMBER DAYA ALAM, UNTUK DIGUNAKAN SEBESAR BESAR KEMAKMURAN RAKYAT,
UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN, MELIDUNGI SETIAP WARGANYA YANG TERDAMPAK COVID 19, YANG SEMAKIN MISKIN. HARUS HADIR UNTUK MENYELESAIKANNYA..
VIII. DEO...YTH BAPAK BAPAK, SAUDARA2 KU DISELURUH TANAH AIR:
a. Fakta manusia tidak bisa hidup sendiri, tanpa bantuan, tenaga, jasa, dan pikiran orang lain, wajib saling peduli tolong menolong, gotong royong, bahu membahu untuk dapat dicapai kepentingan bersama, suatu tujuan bersama sesuai cita cita bangsa Indonesia didalam UUD. Th.1945.
b. Menyampaikan suatu kisah nyata di tahun 2014 usia sudah 64 tahun, oleh karena keadaan memaksa untuk mengajukan pinjaman uang disebuah Bank
c. Mengajukan permohonan keringanan angsuran kredit ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat kelayakan relaksasi
d. Video berikut ini momentum kegiatan usaha berjualan di Pasar pasar dan dilokasi wisata Pemalang sebelum terdampak wabah corona, asyik asyik saja.... berjualan sambil merekam keramaian Pasar..dan positif memperoleh tambahan penghasilan
e.. Ini momentum kegiatan usaha berjualan di Pasar pasar Banjardawa...
f. Situasi dan kondisi saat terdampak wabah covid 19.
IX. MEMOHON PEMERINTAH BERSAMA RAKYAT YANG BERDAULAT DISELURUH TANAH AIR SESUAI CITA CITA NASIONAL BANGSA INDONESIA MEWUJUDKAN BANGSA YANG MERDEKA, SEJAHTERA, MENGENTASKAN KEMISKINAN, MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
(MENJADI PENGACARA BAGI DIRI SENDIRI UNTUK MELAWAN KEDZALIMAN/PENISTAAN TERHADAP KE-MANUSIA-AN)
**meresapi butir butir sila kemanusiaan yg adil & beradab
dan pembukaan UUD.1945 (Preambule)**
PERATURAN PEMERINTAH DLM PEMBINAAN ASN:
Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD.1945, Negara, Pemerintah, dan Perusahaan. Bermutu tinggi, Berdaya guna, Berhasil guna, Bersih, Jujur, Bertanggungjawab terhadap tugasnya
HUKUM TEGAK LURUS, TIDAK TERJADI PERLAKUAN SEWENANG-WENANG
FILSAFAT PANCASILA :
BUTIR BUTIR SILA KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB:
MENGAKUI DAN MEMPERLAKUKAN MANUSIA SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABATNYA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YG MAHA ESA...
3 S antara lain, Sebagai manusia, Sebagai makhluk Tuhan YME,
Sebagai penjajahan adalah;
Merasakan sakit apabila sebagai manusia dinistakan, maka tidak boleh ada penistaan terhadap sesama manusia.
Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, wajib dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.
Sebagai penjajahan diatas dunia, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
PEMBUKAAN UUD. 1945 (Preambule):
Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Menjamin melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari penjajahan diatas dunia, kesewenang-wenangan, perlakuan tidak adil, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DASAR NEGARA PANCASILA & UUD.1945, DIAMALKAN SECARA KONSEKUEN DAN KONSISTEN DAPAT DICAPAI TUJUAN NASIONAL BANGSA INDONESIA SESUAI YG TERKANDUNG DI DALAM UUD.1945, YAITU BANGSA YG MERDEKA.., SEJAHTERA..., ADIL.., MAKMUR.., AMAN DAN SENTAUSA...
BENTUK KOLABORASI ATASAN DAN BAWAHAN DLM PELAKSANAAN PEKERJAAN.
Demi kemajuan Perusahaan yg bonafide, tegakkan hukum seadil-adilnya dlm tubuh Perusahaan, tdk boleh ada kedengkian, penindasn diantara sesama anggota Perusahaan lazimnya Atasan terhadap Bawahan..
UUD.1945 BAB XA.
Pasal 28F.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yg tersedia.
MOTTO
BERANILAH MENJADI BENAR MESKIPUN SENDIRIAN
9 HAL ANGKA ROMAWI I S/D IX, ANTARA LAIN.
HAL. I :
PEMIMPIN PEDULI ANAK BUAH
HAL II. :
TAATI, PATUHI..!! PEDOMAN BUDAYA PERUSAHAAN
HAL III. :
PERIHAL NILAI SKALA "a"
HAL IV. :
KACAMATA HUKUM (SIAPAPUN TIDAK BOLEH DIHUKUM JIKA TIDAK MELANGGAR HUKUM)
HAL V. :
PERLAKUAN TIDAK ADIL.
HAL VI. :
HARUS DIBINA
HAL VII. :
BERPEGANG 7 ARAHAN.
HAL VIII. :
KESIMPULAN: TAAT HUKUM TIDAK AKAN TERJADI PERLAKUAN SEWENANG -WENANG..
HAL IX. :
JANGAN MELUPAKAN SEJARAH..
SEBAGAI BERIKUT..
=
HAL I:
PEMIMPIN PEDULI ANAK BUAH:
PEMIMPIN AMANAH PEDULI ANAK BUAH. (mendududki jabatan hanya seumur jagung): "Anda harus paling berterimakasih kepada anak buah anda, karena dialah yang bisa membuat kita bekerja dengan lebih baik..'' JANGAN BODOHI ANAK BUAH ANDA, JANGAN ADA SIKAP MASA BODOH DIPERUSAHAAN INI.!!''.
PERLAKUAN SEMENA MENA, MENJADIKAN SEMUA PETUGAS SEKSI TEKNIK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP, UNTUK TIDAK MAU LAGI KEPALA SEKSI TEKNIK MEMBAWAHI REGU TEKNIK, KARENA DIDUGA MENJADI BIANG PENYEBAB KECELAKAAN.
PELANGGARAN ATAS HAK HAK ASASI
HAL II :
TA'ATI, PATUHI..!! PEDOMAN BUDAYA PERUSAHAAN
Pasal 28J. Ayat 1.: Setiap orang wajib menghormati hak-hak asasi orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
HAL III :
PERIHAL : NILAI SKALA “a”
KEPADA YTH : BAPAK ACHMADI KETUA IKPLN UPT PURWOKERTO DI PURWOKERTO
Dengan hormat,
Melalui surat ini, saya sampaikan usulan mengenai nilai skala "a" sebagai berikut:
Perlu digarisbawahi bahwa;
PLN mengakui hak-hak anggota Perusahaan memberikan perlindungan kerjasesuai dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan.
Apabila usulan ini tidak diikut sertakan (tidak ditanggapi) didalam Musda sama halnya mengabaikan hak-hak dasar anggota perusahaanuntuk memperoleh perlindungan kerja sesuai yang diamanatkan oleh Perusahaan (PLN).
PENILAIAN UNJUK KERJA PEGAWAI;
NILAI SKALA "a"
KKB Pasal 28 ayat 3:
a. Nilai skala "a"penilaian Tidak Memenuhi Ekspektasi (TME) nilai dibawah standar.
b. Nilai skala "b" penilaian Sesuai Dengan Ekspektasi (SDE) nilai sesuai standar.
c. Nilai skala "c" penilaian Konsisten Sesuai Ekspektasi (KSE) nilai memenuhi standar.
d. Nilai sksla "c' " penilaian Melampoi Seluruh Ekspektasi (MSE) nilai melampoi standar.
CATATAN:
Diantara a, b, c, d diatas...skala "a"nilai yang paling rendah, dikenakan bagi pegawai yang lalai dalam tugas, mengakibatkan kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan, melanggar peraturan disiplin, mengabaikan kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga untuk memberikan nilai skala "a" wajib melalui tatacara, peringatan lisan, peringatan tertulis pertama selama 1 tahun, peringatan tertulis kedua selama 1 tahun, dan seterusnya sesuai petunjuk Peraturan Disiplin Pegawai.
SETIAP PEAGAWAI TENTU TIDAK SUKA DINILAI "a"
HAL IV:
KACAMATA HUKUM ( SIAPUN TIDAK BOLEH DIHUKUM JIKA TIDAK MELANGGAR HUKUM)
KEMERDEKAAN ITU ADALAH HAK SEGALA BANGSA, OLEH SEBAB ITU MAKA, PENJAJAHAN DIATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.
NEGARA, PEMERINTAH:
BERTANGGUNG JAWAB TEGAKNYA HUKUM, SEBAGAI PANGLIMA.
MEMPUNYAI FUNGSI 3 TUGAS POKOK;
1. LEGISLATIF, MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
3. YUDIKATIF, MENGAWASI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN MENGADILI YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
TEGAKNYA HUKUM, UNTUK MENGHAPUS PENJAJAHAN DIATAS DUNIA; KESEWENANG - WENANGAN, PERLAKUAN TIDAK ADIL,
TERHADAP PEGAWAI BAWAHAN (ANGGOTA PERUSAHAAN) YANG POSISINYA LEMAH.
SUPAYA DAPAT DICAPAINYA KEADILAN, DAN KESEJAHTERAAN, TIDAK TERJADI HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS.
DICAPAINYA KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN ADALAH SESUAI UUD. MERUPAKAN CITA-CITA BANGSA INDONESIA YAITU, MASYARAKAT MERDEKA, SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, AMAN DAN SENTOSA.
HAK ASASI MANUSIA;
Pasal 28I.
Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu…
Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah…
Pasal 28J.
Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara…
HAL V:
PERLAKUAN TIDAK ADIL;
1. PENILAIAN SKALA "a" YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI YANG MERASA TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN, TANPA ADANYA PERINGATAN, SECARA TERUS-MENERUS SETIAP TAHUN KENAIKAN BERKALA, MAUPUN KENAIKAN REGULER, SAMPAI MENJELANG PENSIUN.
2. PEGAWAI SELAMA BERTAHUN-TAHUN BEKERJA TIDAK PERNAH NAIK PERINGKAT.
3. PEGAWAI YANG PATUT DIDUGA, MELANGGAR DISIPLIN SECARA KASAT MATA, BISA DILIHAT DARI REKAM JEJAKNYA, DINILAI SEBAGAI BERPRESTASI NILAI DIATAS STANDAR, MELAMPOI EKSPEKTASI (ME) DENGAN NILAI SKALA "C".
4. KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA (S.P.) BERFUNGSI SEBAGAI YANG BERHAK MEWAKILI, MEMBELA, DAN MELINDUNGI ANGGOTANYA, PADA KENYATAANNYA GAGAL FUNGSINYA... (Penjelasannya pada video FAKTA SEJARAH 4.)
000000000000000000000
Yang Terhormat Bapak Achmadi Ketua IKPLN UPT Purwokerto.
Penyampaian Surat Mandat untuk acara Musda IKPLN Jateng dan D.IY yang disampaikan bapak
Achmadi Ketua IKPLN UPT Purwokerto, melalui WA Group IKPLN Purwokerto, tanggal
23/3/2021 jam: 19:04.
seperti berikut dibawah ini.
Adalah untuk usulan pada acara USULAN PROGRAM
KERJA IKPLN DAERAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA PERIODE (2021 – 2025) MUSDA
TAHUN 2021, TANGGAL MEI 2021. BIDANG ORGANISASI,KESEHATAN, KESEJAHTERAAN, KEROKHANIAN
DAN UMUM.
Sebagai anggota
IKPLN, wajib ikut serta mengetahui Surat Mandat tersebut, setelah mengerti maksudnya, yaitu supaya menyampaikan permasalan untuk dibahas diMusda, maka tidak disia-siakan kesempatan ini, untuk mengusulkan permasalahan mengenai penilaian unjuk kerja Pegawai, nilai skala “a”,
yang dirasakan tidak adil.
Sudah pernah disampaikan kepada atasan, sebelum
adanya SP-PLN, hingga terbentuknya SP-PLN namun tidak pernah mendapatkan hak jawab.
Saya mengambil kolom, Program Kerja,(yang dilingkari warna merah gambar dibawah ini)No.I. USULAN PROGRAM KERJA : BIDANG ORGANISASI. No.4.Melakukan advokasi
kepada anggota yang mempunyai masalah hukum dalam kaitannya dengan organisasi
IKPLN.
Permasalahan tersebut tentang
tegaknya peraturan di PLN, sangat wajib diusulkan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap pegawai (anggota perusahaan), pegawai level bawah yang gampang diinjak-injak layaknya rumput lapangan bola yang tumbuh sebatas mata kaki, dalam lingkup
PT.PLN (Persero) Eks Sektor Ketenger.
Atasan penilai tanpa klarifikasi dua belah pihak, antara yang menilai dan yang dinilai, sehingga yang terjadi arogansi kekuasaan.
Karena jelas menurut undang-undang dalam mengelola perusahaan "PEGAWAI HARUS DIBINA" dengan berpedoman kepada:
- Peraturan pemerintah tentang Pegawai Harus Dibina,supaya menjadi lebih baik. Setia dan taat sepenuhnya Pancasila, UUD.1945, Negara dan Pemerintah.
Brmental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.
- Panduan Budaya Perusahaan; PLN menjnjung tinggi harkat dan martabat manusiadengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya. Mengakui hak-hak anggota perusahaan, memberikan perlindungan kerja, sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan, serta membangun komunikasi dua arah yang akrab antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan.
Pedoman peraturan tersebut diabaikan, sehingga yang terjadi khususnya terhadap pegawai yang dipinggirkan:
- Tidak ada pembinnan karir pegawai yang lebih baik,
- Tidak ada melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.
- Tidak ada mengakui hak-hak anggota perusahaan untuk memberikan perlindungan kerja, sesuai peraturan ketenagakerjaan.
- Tidak ada membangun komunikasi dua arah yang akrab antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan..
Yang ada dan yang terjadi adalah arogansi kekuasaan, entah dendam apa terhadap anak buah yang dipinggirkan tersebut, walaupun jauh-jauh hari sudah disampaikan rasa keberatannya, mengenai penilaian skala "a" yang jelas nyata dalam penilaiannya mengabaikan Pedoman peraturan tersebut, bahkan dalam penilaian tanpa diawali terlebih dahulu klarifikasi dan teguran lisan maupun tertulis, .
Namun dengan entengnya tanpa didasari alasan yang kuat tetap saja dikenakan kepada pegawai yang tidak disukainya.
Lolosnya penilaian skala "a" ini, tampak jelas karena, pimpinan diatasnya ikut pula menyetujuinya.
Secara berulang-ulang setiap ganti pimpinan baru, dilakukannya pengaduan keberatan, dimaksudkan untuk memutus matarantai, supaya tidak berlanjut secara terus menerus,tetapi tetap saja Anjing menggong-gong kafilah tetap berlalu, tidak dihiraukan, penilaian skala "a" tetap berlanjut tanpa ampun hingga menjelang pensiun.
Bahkan melalui surat pembaca majalah Floeksi sebagai berikut :
Adalah suatu perlakuan tidak adil bagi pegawai bawahan level rendah, orang-orang yang dipinggirkan, sampai sekarang pengaduannya tidak ditanggapi, lalu apa arti maksudPLN; Mengakui hak-hak anggota perusahaan, memberikan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan, serta membangun komunikasi dua arah yang akrab, antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan, ternyata tidak ada realisasinya.
Pemimpin amanah itu memberikan hak jawab pencerahan, apa penyebabnya, menjatuhkan nilai skala "a"secara terus menerus setiap tahun kenaikan berkala, maupun reguler, kepada pegawai yang benar-benar merasa tidak melanggar disiplin... Apa penyebabnya.?
Pemimpin amanah itu bertindak tegas, memberi sanksi kepada pegawai yang patut diduga, melakukan pelanggaran disiplin secara kasat mata, bisa dilihat, dari rekam jejaknya, merekayasa perhitungan keuangan koperasi, terjadi adanya selisih kurang, tanpa klarifikasi, selisih kurang itu dibebankan kepada anggota.
Kasus ini adalah nyata, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sampai kapanpun tidak akan pernah ada tunggakan sisa pinjaman anggota, setiap pengajuan pinjaman koperasi melalui bukti pengeluaran kas, dengan terlebih dahulu sisa pinjaman lama dilunasi, bisa dibuktikan seperti pada video ini:
OBROLAN KEJANGGALAN KOPERASI 1:
Pinjaman sudah dilunasi dengan tanda bukti pengeluaran kas yg akurat pada undangan RAT masih dicantumkan saldo pinjaman.
OBROLAN KEJANGGALAN KOPERASI 2:
Meminta penjelasan dari pengurus tdk ditanggapi.
ANGGOTA KOPERASI MENUNTUT KEJANGGALAN ADANYA SELISIH KURANG MENURUT LAP RAT TH 2011 SEJUMLAH RP..914.703.330,00 TIDAK ADA JAWABAN DARI PENGURUS. TAMPAK PENGURUS KEBAL HUKUM, SEMAKIN DICECAR PERMASALAHANNYA JUSTRU SEMAKIN DILINDUNGI NILAI KINERJANYA DIATAS STANDAR, DENGAN NILAI SKALA"C"
SUNGGUH SANGAT TIDAK ADIL MENYAKITI PEGAWAI KORBAN PEMBODOHAN YG DIPINGGIRKAN..
MASALAH YANG DIHADAPI JUMLAH UANG YANG ADA PADA DAFTAR PINJAMAN TIDAK SAMA DENGAN YANG ADA DINERACA..
Menurut peraturan, bagi pegawai berlaku tidak adil, tidak jujur, banyak korban anggota yang dibodohi, adalah pelanggaran disiplin, sepantasnya dikenai sanksi dengan diberi nilai skala "a". nilai dibawah standar.
Akan tetapi malahan mendapat perolehan nilai skala "c" suatu nilai prestasi diatas standar.
Hal ini sangat melukai hati pegawai yang benar-banar kerja keras,yang dalam bekerja bisa terjadi cacat fisik, dan meninggal dunia karena human error, yang juga jelas-jelas memtaati peraturan perusahaan, namun nilainya dibawah standar (jejaknya bisa dibaca pada BIODATA PEGAWAI).
PLN menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam menjalankan bisnisnya.
Namun yang terjadi adanya pembiaran oknum pelanggar HAM, perlakuan tidak adil, semena-mena, terhadap bawahan, orang yang dipinggirkan,
"SERIKAT PEKERJA " tidak peduli, untuk mewakili, membela dan melindungi anggotanya,sejak dibentuknya Serikat Pekerja, sampai anggota yang mengadukannya pensiun.
Padahal Serikat Pekerja sesuai peranannya berfungsi sebagai yang berhak mewakili, membela dan melindungi anggotanya (Pasal 5 tentang Peranan Serikat Pekerja).
Fakta dilapangan nilai skala "a" adalah nilai paling rendah yang dikenakan kepada;
Pegawai yang lalai dalam tugas, berakibat korban rekan sekerja cacat fisik maupun meninggal.
Melanggar disiplin, Mengabaikan kewajiban, Melakukan perbuatan yang dilarang.
Untuk menilainya harus melalui tahapan tatacara penilaian.
Urutan tata cara penilaian,;
- Komunikasi dua arah, dengan peringatan lisan.
- Peringatan tertulis pertama berlaku selama 1 tahun,
- Peringatan tertulis kedua berlaku selama 1 tahun, (lihat Peraturan Disiplin Pegawai BAB.III. HUKUMAN DISIPLIN)
Namun tata cara penilaian ini diabaikan, secara nyata, kasat mata bisa dilihat, menyimpang dari ketentuan peraturan perusahaan.
Menjadikan bentuk sikap arogansi kekuasaan, berlaku sewenang-wenang, tidak adil, melukai perasaan hati, sangat merugikan pegawai yang dinilai.
Bertentangan dengan tujuan perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah yaitu melalui pembinaan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawainya.
Mengacu Peraturan Pemerintah sebagai berikut:.
HAL VI. :
HARUS DIBINA
Sesuai Peraturan Pemerintah seperti tersebut diatas, mengenai PNS harus DIBINA, faktanya peraturan pemerintah tersebut diabaikan.
Yang terjadi justru pembunuhan karakter, perlakuan tidak adilah yang dialami beberapa Pegawai bawahan di eks PLN Sektor Ketenger, yaitu penjajahan diatas dunia "HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS"
Hal sepert ini melanggar rambu-rambu, bertentangan Peraturan Pemerintah tentang PNS Harus Dibina,akibatnya yang terjadi menyimpang dari tujuan Perusahaan, untuk mensejahterkan seluruh pegawainya..
Bertolak belakang dalam penjelasan undang-undangnya bahwa:
PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN.
AGAR SETIAP ORANG MENGETAHUINYA.
Dalam rangka usaha mewujudkan tujuan Nasional yaitu:
Masyarakat sejahtera, adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 didalam wadah NKRI.
Perlakuan Tidak Adil yang dikenakan kepada Pegawai yg dinggirkan eks PLN Sektor Ketenger.;
ADALAH:
PENIAIAN SKALA "a" YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI YANGMERASA TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN, TANPA ADANYA PERINGATAN SECARA TERUS-MENERUS SETIAP TAHUN KENAIKAN BERKALA, MAUPUN KENAIKAN REGULER, SAMPAI MENJELANG PENSIUN.
ADALAH:
PEGAWAI SELAMA BERTAHUN-TAHUN BEKERJA TIDAK PERNAH NAIK PERINGKAT.
ADALAH:
PEGAWAI YANG PATUT DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN SECARA KASAT MATA BISA DILIHAT DARI REKAM JEJAKNYA, DINILAI SEBAGAI BERPRESTASI DENGAN NILAI DIATAS STANDAR MELAMPOI EKSPEKTASI (ME) NILAI SKALA "C".
ADALAH:
KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA (SP) BERFUNGSI SEBAGAI YANG BERHAK MEWAKILI, MEMBELA DAN MELINDUNGI ANGGOTANYA, PADA KENYATAANYA GAGAL FUNGSINYA... (Penjelasannya pada video FAKTA SEJARAH 4).
Tampak jelas dugaannya disebabkan Pejabat yang menilai, tidak berpegang pada rambu-rambu peraturan yang berlaku SEHINGGA YANG TERJADI AROGANSI KEKUASAAN.
Seharusnya sebagai warga negara dan pegawai dengan baik, wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD.1945, Negara, Pemerintah dan Perseroan sesuai;
SK.Direksi No.:003.E/012/DIR/002.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan "AGAR SUPAYA SETIAP ORANG MENGETAHUINYA"
Undang-undangnya menjelaskan bahwa:
BANGSA INDONESIA BERTUJUAN:
"Menjadikan bangsa Merdeka, sejahtera, adil, makmur, aman dan sentosa".
Demikian pula Perusahaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945.
PERUSAHAAN BERTUJUAN:
Mensejahterakan anggotanya
Berkeadilan sosial bagi seluruh anggotanya.
Membina karyawan hari ini lebih baik dari hari kemarin.
Ada perkembangan menuju kedepan yang lebih baik, menjadikan seluruh pegawainya sejahtera.
SEJAHTERA.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
Artinya; Aman,nyaman terlindungi.
Akan tetapi yang terjadi sebaliknya melakukan pembunuhan karakter, menjatuhkan nilai skala "a" seenaknya,bawahannya dinilai tidak bisa berbuat apa-apa.
Mengadukan permasalahannya sejak tahun 1992, sampai sekarang tidak ada yang mempedulikannya..
Jauh dari cita-cita dengan kata; Bangsa yang Merdeka, Sejahtera, Adil dan Makmur, Aman dan Sentausa.
Disetiap perusahaan karena dasarnya dari satu sumber hukum yang sama, yaitu Pancasila dan UUD. 1945 pasti ada pedomannya yang mengatur pembinaan karir pegawai tentang kewajiban dan larangan,
di PLN ;
- SK. Direksi tentang Peraturan Disiplin Pegawai,
- Budaya Perusahaan dan
- KKB yang diwakili SP-PLN.
Perusahaan pembinaannya diamanatkan untuk mencerdaskanbangsa.
Sesuai peraturan pemerintah Pegawai Wajib Dibina.
Ditingkatkan kuwalitas akhlaknya, perilakunya menjadi yang terbaik, disiplin, jujur, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD.1945, Negara, Pemerintah dan Perseroan,
Menghormati hak-hak dasar orang lain, sesuai Pasal 28J ayat 1:
-- Setiap orang wajib menghormati hak-hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PLN menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.
Mengakui hak-hak anggota perusahaan, memberikan perlindungan kerja, sesuai dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan, serta membangun komunikasi dua arah yg akrab antara unsure pimpinan dan anggota perusahaan.
Petunjuk ini wajib ditaati oleh semua anggota perusahaan, sehingga hak-hak dasar anggota perusahaan dapat terpenuhi, sesuai yang diamanatkan peraturan yang berlaku di PLN (Peraturan Disiplin Pegawai, Budaya Perusahaan, KKB SP-PLN).
HAL VII.:
Dasar pegangan 7 arahan tersebut Dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tertuang pada :
KKB Bagian Keempat, Penilaian Unjuk Kerja Pegawai. Pasal 28. Ayat 1.
Penilaian unjuk kerja Pegawai, dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi Pegawai selama bekerja di Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sepadan dengan nilai unjuk kerja yang diproleh dan dipakai sebagai dasar pemberian kenaikan berkala dan usulan pembinaan dan pengembangan karir Pegawai yang bersangkutan.
KKB Bagian Keempat, Penilaian Unjuk Kerja Pegawai, Pasal 28. Ayat 3.
Kriteria penilaian unjuk kerja Pegawai terdiri atas unsur sasaran individu dan kontribusi individu, yang diberi derajat penilaian sesuai masing-masing unsur yaitu:
a.Dibawah Ekspektasi (DE) untuk penilaian unjuk kerja dibawah standar,
b.Sesuai Ekspektasi (SE) untuk penilaian unjuk kerja memenuhi standar,
c.Melampaui Ekspektasi (ME) untuk penilaian unjuk kerja yang melampaui standar.
KKB Bagian Keempat, Penilaian Unjuk Kerja Pegawai. Pasal 28. Ayat 3.
Kesimpulan nilai unjuk kerja masing-masing unsure sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada tahun berjalan digunakan untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan pada tahun yang bersangkutan yang diberikan nilai skala sebagai berikut:
a.Penilaian dengan predikat Tidak Memenuhi Ekspektasi (TME) memperoleh nilai skala “a”;
b.Penilaian dengan predikat Sesuai Dengan Ekspektasi (SDE) memperoleh nilai skala “b”;
c.Penilaian dengan predikat Konsisten Sesuai Ekspektasi (KSE) memperoleh nilai skala “c”;
d.Penilaian dengan predikat Melampaui Seluruh Ekspektasi (MSE) memperoleh nilai skala “c’
Tertuang pada KKB Bagian Ketiga Pasal 27. Ayat 1.
Pembinaan karir ditujukan untuk memotivasi dan memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk mengembangkan kompetensi dalam mencapai jabatan yang lebih tinggi yang didasarkan pada potensi dan kemampuan Pegawai selaras dengan kebutuhan pertumbuhan Perusahaan.
Pembinaan Disiplin Pegawai wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD.1945, Negara, Pemerintah dan Perseroan.
Diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannyadan meninggalkan larangannya.
Keawjibannya sesama anggota Perusahaan saling bersinergi, bekerja sama dengan baik, berlomba untuk bisa berkarya inovasi membangun Perusahaan dengan deberi motivasi supaya tercipta etos kerja untuk mencapai kejenjang karir yang lebih baik.
Larangannya bagi Pegawai yang taat dan setia kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak berbuat sewenang-wenang diluar batas kewenangannya, tidak ada kebencian, tidak memberi nilai unjuk kerja pegawai dengan nilai skala “a” secara terus menerus setiap tahun kenaikan berkala, sebagai bentuk pembunuhan karakter, dengan maksud menghambat jenjang karir pegawai patut diduga, atas dasar tidak suka kepada pegawaiyang dinilai.(lihat petunjuk 6. Melakukan perbuatan tidak terpuji. warna merah.)
Jika ada pegawai, yang melakukan larangan tsb diatas, peusahaan sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagai yang mengawasi tegaknya peraturan perusahaan, wajib menegur pegawai tersebut patut dipertanyakan ketaatannya kepada peraturan perusahaan, ketaatan dan kesetiaannya kepada Pancasila dan UUD.1945.
Perusahaan bonafide secara konsekuen dan konsisten mengikuti lembaga yudikatif, mengawasi peraturan perundang-undangan, dan mengadili yg melanggar, karena dlm peraturan perusahaan sudah ada ketentuannya tentang HUKUMAN DISIPLIN tinggal pelaksanaannya dengan dikenakan sanksi, sesuai perbuatan yang dilakukannya.
Jangan sampai terjadi "HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS"pegawai golongan bawah yang lemah, merasa tidak melakukan pelanggaran dijadikan korban, golongan atas yang patut diduga kuat melakukan pelanggaran, justru mendapatkan hadiah reword point dengan nilai kinerja diatas standar (lihat: 3. PERLAKUAN TIDAK ADIL)
Penilaian
Tidak Memenuhi Ekspektasi (TME) nilai skala “a” adalah penilaian unjuk kerja
dibawah standar, sangat berpengaruh buruk pada karir pegawai. Jika dikenakan
kepada pegawai secara terus menerus setiap tahun kenaikan berkala, kepada
pegawai yang merasa tidak melakukan pelanggaran disiplin, sungguh tidak adil (rekam
jejak ada pada BIODATA PEGAWAI).
Nilai skala “a” nilai rendah sekali paling dibawah, dikenakan kepada pegawai yang menyalahi aturan, melanggar
disiplin, atau lalai dalam melaksanakan tugas, yang berakibat dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi korban kecelakaan rekan sekerja meninggal dunia atau cacat fisik. Sungguh tidak adil jika dikenakan kepada pegawai yang tidak melakukan pelanggarannya.
Perlakuan bersifat
diskriminatif yang dialami rekan sekerja, selama mengabdi di PT-PLN (Persero)
UJT.Purwokerto, peringkat 26, sampai dengan pensiun peringkatnya masih tetap
26, yang berarti bahwa rekan sekerja tersebut selama bekerja bertahun-tahun,
tidak pernah naik peringkat.
Sungguh tidak adil sebagai sesama anggota perusahaan tidak mendapatkan perolehan hak-hak dasar yang sama, sebagai sesama manusia yang dilindungi oleh hukum (Hak-hak Asasi Manusia), seperti halnya rekan sekerja yang lain untuk naik peringkat.
(Hak Asasi Manusia Pasal 4; Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah).
Perlakuan bersifat diskriminatif kepada pegawai patut diduga melanggar disiplin dalam kepungurusan Koperasi secara kasat mata, (ada jejak digitalnya) patut diduga kuat melakukan rekayasa, yang berakibat timbulnya selisih uang, banyak anggotanya yang menjadi korban. Namun nilai kinerja pengurus Kopersi tersebut, seharusnya wajib dinilai dibawah standar, justru diatas standar, yaitu Melampoi Ekspektasi (ME) dengan nilai skala "c", penilaian seperti ini sungguh tidak bisa dibenarkan, sangat tidak adil.
Bertentangan dengan:PERATURAN PEMERINTAH;Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD.1945, Negarara dan Pemerintah:Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang meratadan berkesinambungan antara materil dan sepiritual berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 dalam wadah NKRI.
Bertentangan dengan:Pembukaan UUD.1945, alenia keempat; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam sauatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebjaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Bertentangan
dengan:HAK ASASI MANUSIA, UUD.1945 BAB XA Pasal 28I.
Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu…
Bertentangan dengan: BUDAYA PERUSAHAAN;
PLN. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.
Mengakui hak-hak anggota perusahaan, memberikan perlindungan kerja sesuai denan peraturan Ketenaga Kerjaan, serta membangun komunikasi dua arah yang akrab antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan.
Bertentangan
dengan:Tujuan Kesapakatan Kerja Bersama (KKB), antara PT. PLN. (Persero) dan
Serikat Pekerja PT. PLN. (Persero) Pada MUKADIMAH. Ditulis secara jelas bahwa;
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan ketentuan, syarat-syarat dan kondisi
kerja yang dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1.Adanya kepastian hak dan kewajiban PT.PLN
(Persero), Serikat Pekerja dan Karyawan.
2.Adanya syarat-syarat kerja bagi karyawan.
3.Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan
dinamis antara PT. PLN (Persero) dengan Karyawan.
Bertentangan dengan:Peranan Serikat Pekerja sesuai KKB bagian ke II tentang
hak-hak Perseroan dan SP-PLN Pasal 5. Ayat 2 sangat jelas tertulis, bahwa SP-PLN
berhak a. mewakili, membela dan melindungi anggotanya.
Merujuk Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Antara PT.PLN (Persero) dengan SP-PLN. Bagian Kedua.
Mengenai Penyelesaian Keluhan Karyawan.Pasal 67.
Ayat 1. Dalam hal terjadi kesalah pahaman atau tidak sesuai dalam
penafsiran kebijakan Perseroan sehingga Karyawan menganggap bahwa perlakuan
terhadapnya tidak adil dan atau bertentangan dengan KKB atau Peraturan
Perundangan yang berlaku, diselesaikan secara musyawarah, untuk mufakat..
Ayat 2. Penyelesaian musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 (satu) untuk tahap pendahuluan diselesaikan dengan atasan
langsung Karyawan, dan jika penyelesaian tersebut belum memuaskan kedua belah
pihak, maka permasalahan tersebut diteruskan kepada Pimpinan Unit kerja
masing-masing…
Ayat 3. Dalam hal dengan cara dan prosedur sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 (dua) belum diperoleh penyelesaian yang memuaskan, maka persoalan
tersebut diselesaikan bersama secara musawarah antara SP-PLN dengan pimpinan
Perseroan..
Namun langkah-langkah yang
dilakukan tersebut, belum pernah memperoleh hak jawab, di bulan Juni tahun 2006
pada saat pelepasan Pensiunan, yang diadakan di kantor Unit, UPT Purwokerto
dihadapan Manajer bersama staf, bahkan di kantor RJTD Semarang juga dihadapan
Manajer bersama staf, saya sampaikan pula permasalahan ini, sampai sekarang
juga tidak pernah mendapatkan hak jawab.
Dalam pengelolaannya diatur, berdasar hukum Negara Yaitu
Pancasila dan UUD.1845.
Indonesia adalah Negara hukum
Semua harus taat kepada
landasan hukum Negara, yaitu Pancasila dan UUD.1945.
Pada Pembukaan UUD.1945,
Alenia pertama: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus
dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Alenia keempat: Kemudian dari
pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Sesuai Surat Edaran Direksi PT.PLN (PERSERO) NO.:
003.E/012/DIR/2002, tentang PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI.
BAB II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN.
Pasal 2. :Setiap Pegawai Wajib :
a.Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai
warga Negara dan Pegawai dengan baik, antara lain.:
1.1Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
UUD.1945, Negara, Pemerintah dan PERUSAHAAN.
1.2 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah PERUSAHAAN dan Pegawai.
5. Memberikan bimbingan yang baik kepada bawahan antara lain:
5.1 Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
5.2 Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya.
5.3 Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI.
6. Memberikan sikap dan contoh tingkah laku yang baik antara lain:
6.1 Mengamalkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (p-4)
6.2 Menjadi dan memberikan teladan serta contoh yang baik terhadap bawahannya.
Pasal 3.: Setiap Pegawai Dilarang: 1. Melakukan hal-hal yang tidak patut diperbuat oleh seorang PEGAWAI yang bermartabat antara lain: 1.1 Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemrintah, PERUSAHAAN dan PEGAWAI.
6.Melakukan perbuatan tidak terpuji antara lain: 6.1 Bertnidak sewenang-wenang terhadap bawahannya. 6.2 Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
BAB. III.
HUKUMAN DISIPLIN.
Bagian Kedua.
Pasal 6.
Jenis HUKUMAN DISIPLIN terdiri dari.
1. Peringatan Lisan.
2. Peringatan tertulis pertama berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Peringatan tertulis kedua berlaku selama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahuin.
5. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
6. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
7. Pengurangan atau penghapusan tunjangan atau emolumen atau hak PEGAWAI selama 1 (satu) tahun.
8. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
9. Pembebasan dari tugas jabatan.
10. Peringatan tertulis terakhir berlaku selama 1 (satu) tahun.
11. Peringatan tertulis kedua dan terkhir berlaku selama 1 (satu) tahun.
12. Peringatan tertulis pertama dan terkhir berlaku selama 1 (satu) tahun.
13. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PEGAWAI.
14. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PEGAWAI.
dan seterusnya…(lihat Peraturan Disiplin Pegawai)
UUD.1945. BAB.XA.Pasal 28D.
Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..
Ayat 3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan..
Pasal 28H.
Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai
persamaan dan keadilan…
Pasal 28I.
Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu…
Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah…
Pasal 28J.
Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang
lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara…
Adalah arahan, petunjuk peraturan, yang
terkandung pada UUD.1945, Peraturan Disiplin Pegawai, Budaya Perusahaan dan KKB yang diwakili SP-PLN, merupakan pedoman, untuk melindungi warga negara.
Perlindungan
hukum, untuk pembelaan diri, bagi anggota IKPLN, yang wajib memperoleh
perlindungan, dari Negara, Pemerintah sebagai Pembuat, dan Pelaksana Peraturan Perundang-undangan, dan mengadilinya bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan. (lihat Fungsi 3 Tugas Pokok)
Negara, Pemerintah bertanggungjawab melindundungi hak-hak warga negaranya,
sesuai BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasl 28I, Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah…
Dalam hal
ini jelas, pemberian nilai unjuk kerja pegawai dengan nilai skala “a”, bagi
pegawai yang tidak merasa melakukan pelanggaran disiplin, secara terus menerus
setiap tahun kenaikan berkala (rekam jejak ada di BIODATA PEGAWAI).
Yaitu
penilaian yangtidak memenuhi
ekspekasi (TME), atau penilaian unjuk kerja dibawah standar. Adalah perlakuan
sewenang-wenang, tidak adil, diluar batas perikemanusiaan dan perikeadilan..
Bertentangan
dengan:Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD.1945.
Bertentangan dengan:Tujuan KKB.
Bertentangan dengan:Pembinaan karir Pegawai, seperti diuraiankan pasal-pasal yang tersurat dan tersirat pada UUD.1945 dan KKB tersebut diatas.
Pedoman Dasaruntuk menjalankan Perusahaan,yang harus ditaati dan dipenuhi, secara konsekuen dan konsisten oleh seluruh anggota perusahaan.
Yang tujuannya untuk kepentingan bersama sesuai undang-undang yaitu Bangsa yang Merdeka, sejahtera, adil dan makmur.
Sebagai pedoman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta mencegah perilaku korup dan kesewenang-wenangan.
1- PEMBINAAN KARIR PEGAWAI;
Ditujukan untuk memotivasi dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi dalam mencapai jabatan yang lebih tinggi yang didasarkan pada potensi dan kemapuan pegawai selaras dengan kebutuhan perusahaan
2- PENILAIAN UNJUK KERJA PEGAWAI;
Dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai selama bekerja di Perseroan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sepadan dengan nilai unjuk kerja yang diperoleh dan dipakai sebagai dasar pemberian kenaikan berkala dan usulan pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang bersangkutan.
3-PERLAKUAN SANGAT TIDAK ADIL;
Adalah nilai skala "a" penilaian unjuk kerja Tidak Memenuhi Ekspektasi (TME), nilai dibawah standar, seharusnya dikenakan bagi pegawai yang terkena sanksi hukuman. sangat berpengaruh buruk pada karir pegawai.
Akan tetapi dikenakan kepada pegawai yang tidak melakukan pelanggaran disiplin, sungguh suatu perlakuan sangat tidak adil.
4- PENYELESAIAN KELUHAN KARYAWAN;
Pasal 67. Ayat 1. Dalam hal terjadi kesalah pahaman atau tidak sesuai dalam penafsiran, kebijakan perseroan, sehingga karyawan menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak adil, dan atau bertentangan dengan KKB, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
5- PLN BADAN USAHA MILIK NEGARA;
Dalam pengelolaannya berdasar hukum negara, yaitu Pancasila dan UUD.1945. Indonesia adalah negara hukum, semua harus taat dan patuh kepada hukum negara, yaitu Pancasila dan UUD.1945.
6- KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
Pasal. 2.- Setiap pegawai wajib a. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik, Setia dan taat sepenuhnya kapada Pancasila, UUD.1945, Negara, Pemerintantah dan Perusahaan.
Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, Perusahaan dan Pegawai.
Pasal. 3-. Setiap Pegawai Dilarang 6. Melakukan perbuatan tidak terpuji antara lain:
6.1 Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
6.2 Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawanhannya atau orang lain, didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
7- HAK-HAK ASASI MANUSIA;
Pasal 28D.
Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28H.
Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28I.
Ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah.
Pasal 28J.
Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hukum sebab akibat;
Yaitu hukum deskriptif yang menegaskan hubungan diperlukan antara dua jenis peristiwa, yang satu adalah sebab dan yang lain adalah akibat.
Terjadinya kebakaran sudah pasti awalnya disebabkan karena dari api, begitu pula banjir, penyebab awalnya dari air yang mengakibatkan terjadinya banjir.
Dalam peradaban kehidupan manusia didunia ini peristiwa kebakaran maupun kebanjiran tersebut pastilah ada umat beriman yang mematuhi ajaran agama, umat yang berketuhan yang maha esa, yang takut dosa, yang mempunyai rasa perikemanusiaan dan perikeadilan. pasti ada yang mau peduli untuk menolong korban2-nya.
Seperti tsunami tanpa adanya kepedulian dari kita sesama manusia, tidak akan terbangun kembali daerahnya, yang tadinya berserakan, menjadi tertata kembali, korban yang meninggal dikuburnya secara baik-baik, yang masih hidup dibawanya kerumah sakit, pasti adalah diantara sesama yang mempunyai rasa perikemanusiaan.
Dalam kisah peristiwa "HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS" ini, sudah lama disampaikannya sejak tahun 1992 hingga sekarang, tampaknya tidak ada yang mau peduli, entahlah sepertinya telah hilang rasa kemanusiaan, untuk membela kebenaran demi tegaknya hukum, bahkan Serika Pekerja saja yang berfungsi sebagai yang berhak, membela dan melindungi anggotanya , tidak mau peduli, (tidak berfungsi).
Sebenarnya jika mau menegakkan sesuai peraturan, bisa dicari dengan mudah penyebabnya yang mengakibatkan beberapa pegawai yang dipinggirkan mengalami perlakuan se-mena2 tidak adil.
Pertimbangan Kemanusiaan;
Bagi pegawai yang taat asas, tentu mau peduli TEGAKNYA HUKUM SEBAGAI PANGLIMA.
Ada pertimbangan rasa kemanusiaanya, yaitu posisi atasan, nasibnya dibalik sebagai pegawai yang dipinggirkan yang diperlakukan tidak adil, dengan maksud supaya bisa merasakan betapa getirnya pegawai teraniaya yang diperlakukan tidak adil.
Contoh atasan penilai ini, diibaratkan seperti halnya majikan yang berkewajiban memberikan makan untuk menghidupi pembantunya, tetapi yang diberikan makanan basi yang sudah tidak enak dimakan, yang bisa menjadikan penyakit, sedangkan ia sendiri tidak suka untuk memakannya, tetapi dengan sengaja diberikan kepada pembantunya supaya sakit, bahkan dengan bangga melihat penderitaan korbannya, terbukti tetap saja dibiarkan, walau korbannya menjerit minta pertolongan..
Pastilah Anggota Perusahaan dari tingkat atas sampai bawah, sebagai warga negara dan pegawai dengan baik, yang wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancaslia, UUD.1945, Negara, Pemerintahdan Perseroan, sesuaiSK. Direkasi No. 003E/012/DIR/2002. konsekuen dan konsisten ada jiwa korsa, senasib dan sepenanggungan terhadap rekan sekerja, tentu tidak akan tega terhadap rekan sekerja /bawahan yang diperlakukan se-mena2 tidak adil ini, yang jelas-jelas merupakan perbuatan penindasan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan ini.
Setiap perbuatan mempunyai tanggungjawab moral, yang berakibat adanya korban dari perlakuan se-wenang2 sehingga korbannya menjadi yang sangat dirugikan, maka demi hukum yang melakukannya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya
HAL VIII.
KESIMPULAN : TAAT HUKUM TIDAK AKAN TERJADI PERLAKUAN SEWENANG-WENANG..
SIAPAPUN TIDAK BOLEH DIHUKUM JIKA TIDAK MELANGGAR HUKUM
HARUS ADA KEPASTIAN HUKUMAN JIKA TERJADI PELANGGARAN HUKUM
MENGENAI PENILAIAN DIBAWAH STANDAR APAKAH HANYA SAMPAI DISINI, TIDAK LAGI ADA YG MENGGUBRIS, HARUS ADA KEPASTIAN HUKUM JIKA TERJADI PELANGGARAN HUKUM
ORANG BERIMAN YAKINLAH, BERBUAT KEBAIKAN AKAN DIBALAS DENGAN KEBAIKAN, BERBUAT KEBURUKAN DIBALAS DENGAN KEBURUKAN..
Pegawai harus dibina;
Sesuai Peraturan Pemerintah, supaya menjadi lebih baik, untuk meningkatkan karirnya.
Pegawai normal, tidak melakukan pelanggaran, tidak terjadi masalah jika penilaian unjuk kerjanya minimal sesuai satandar, (bukan dibawah standar).
Berpegang teguh Sumpah / Janji Jabatannya. Diperintahkan oleh undang-undang supaya taat dan setia kepada Pancasila, UUD.1945, bersikap konsekuen dan konsisten tujuannya supaya sejahtera, adil, makmur, aman dan sentausa.
Setiap keluhan pegawai wajib ditanggapi penyelesaiannya sesuai KKB Pasal 67 mengenai Keluhan Karyawan.
PLN Badan Usaha Milik Negara seluruh anggotanya dilindungi hukum negara yang bersumber dari Pancasila dan UUD.1945.
Permasalahannya;
Adalah tentang tegaknya peraturan di PLN.
Atasan penilai tanpa klarifikasi dua belah pihak antara yang menilai dan yang dinilai, sehingga yang terjadi arogansi kekuasaan.
Pedoman Peraturan Pemerintah
Tentang Pegawai Harus Dibina, supaya menjadi lebih baik, setia dan taat kepada Pancasila UUD.1945, Negara dan Pemerintah, bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasi guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.
Pedoman Panduan Budaya Perusahaan;
PLN menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.
Pedoman peraturan tersebut diabaikan;
Sehingga berakibat sangat merugikan pegawai yang dipinggirkan:
- Tidak ada pembinaan karir pegawai yang lebih baik.
- Tidak ada melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya.
- Tidak ada mengakui hak-hak anggota perusahaan untuk memberikan perlindungan kerja, sesuai peraturan ketenagakerjaan.
- Tidak ada membangun komunikasi dua arah yang akrab, antara unsur pimpinan dan anggota perusahaan.
Yang terjadi adalah arogansi kekuasaan, penjajahan diatas dunia"HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS".
Fakta dilapangan;
Nilai skala "a" adalah nilai paling rendah yang dikenakan kepada pegawai yang lalai dalam tugas, seharusnya, sesuai Peraturan Pemerintah;
PNS harus DIBINA. Agar Pegawai Negeri Sipil, sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka Pegawai Negeri Sipil itu Harus Dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaan penuh terhadap Pancasila, UUD.1945, Negara dan Pemerintah seta bermental baik, bersatu padu, bersih jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi dan penuh tanggungjawab, terhadap tugasnya.
Perusahaan maksud pembinaannya diamanatkan untuk mencerdaskan bangsa.
Diperintahkan untuk melaksanakan kewajibandan meninggalkan larangannya.
(lihat petunjuk 6. Melakukan perbuatan tak terpuji, warna merah)
Setiap Pegawai Dilarang:
6. Melakukan perbuatan tak terpuji antara lain;
6.1 Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
6.2 Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja.
Atasan penilai;
Atau anggota perusahaan, sesuai Perintah undang-undang, berikrar dengan Sumpah/Janji jabatannya, sebagai warga negara dan pegawai dengan baik, wajib mentaati dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Akan tetapi faktanya mengingkari Sumpah/Janji jabatannya,
Sehingga yang terjadi mendzalimi anak buah, dengan berlaku semena-mena " HUKUM TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS " patut diduga melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam.
- Mengabaikan;
Peraturan perusahaan, yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945,
- Mengabaikan;
Tujuan Perusahaan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya, berkeadilan sosial bagi seluruh anggotanya, membina karyawan untuk kedepan yang lebih baik.
- Mengabaikan;
Untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai perintah undang-undang, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Mengabaikan;
Peraturan perusahaan dalam pembinaannya merupakan pemberi semangat untuk ciptakan etos kerja, dalam damai selamanya.
- Mengabaikan;
Untuk pembinaannya senantiasa supaya membuat anak buah, cerdas, pandai dan terampil dalam bekerja, dan bukan malahan sebaliknya, dinilai tidak bisa berbuat apa-apa, dibantai karirnya.
DALAM TUBUH PLN.
Atasan dan bawahan saling bersenergi, bahu-membahu untuk kemajuan perusahaan, karena kesuksesan tidak mungkin bisa diraih, hanya oleh atasan saja, maupun oleh bawahan saja, akan tetapi hasil usaha bersama dari dua belah pihak, yang masing-masing punya peran, atasan sebagai yang memberi tugas, bawahan yang menerima tugas.
Didalam usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan dilarang adanya kebencian, atau bermusuhan didalam tubuh PLN.
Kebencian atau bermusuhan adalah ibarat penyakit kanker didalam tubuh yang harus secara total dimusnahkan karena jika dibiarkan akan bertambah parah merusak tatanan peraturan perusahaan.
Apabila terjadi perselisihan sudah ada wadah untuk menyelesaikannya melalui Serikat Pekerja yang mempunyai fungsi sebagai yang berhak membela dan melindungi anggotanya.
Seluruh karyawan dilindungi undang-undang, dilarang diperlakukan sewenang-wenang.
Apabila terjadi adanya korban kesewenang-wenangan Serikat Pekerja tidak mempedulikannya, berarti SP-PLN telah melanggar peraturan, mengingkari fungsinya sebagai yang berhak membela dan melindungi anggotanya
Pertintah undang-undang;
Mengenai pegawai harus dibina, tidak ada karyawan yang direndahkan nilai kinerjanya, bahkan pelaku pelanggaran saja tidak boleh diperlakukan semena-mena, masih dilindungi melalui pembelaan yang dikawal sesuai undang-undang.
Seluruh karyawan punya hak sama, wajib dibina supaya lebih baik akhlaknya, dan sejahtera.
Adalah merupakan pelanggaran;
Ada karyawan dianggap tidak berguna dibantai karirnya, direndahkan nilai kinerjanya, dibawah standar, tanpa alasan yang didukung peraturan perusahaan, dibiarkan, tanpa adanya kepedulian, atau pembelaan dari Serikat Pekerja.
Begitu teganya;
Tanpa perikemanusiaan dan perikeadilan jerih payah dan cucuran keringat pegawai golongan bawah, diinjak / dijatuhkan dengan nilai dibawah standar skala "a" setiap tahun kenaikan berkala, tanpa ampun sampai mendekati pensiun, bahkan ada yang tidak pernah naik peringkat, patut diduga atas dasar rasa tidak suka.
Diskriminatif kepada pegawai peringkat 26 mengabdi puluhan tahun, tidak pernah naik peringkat.
Pegawai yang patut diduga;
Melakukan pelanggaran disiplin, sebagai pengelola koperasi merekayasa keuangan yang mengakibatkan timbulnya kasus selisih uang, justru mendapatkan hadiah luar biasa dengan nilai kinerja diatas standar,
Atasan penilai;
Patut diduga tidak memilik wawasan kebangsaan, tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD.1945, Negara, Pemerintah dan Perusahaan, kalau di KPK sudah tidak lolos menjadi ASN karena mengingkari Sumpah/Janji jabatannya.
Disini Negara, Pemerintah wajib hadir untuk menegaskan Hukum Sebagai Panglima, peranan Yudikatif wajib merealisassikan tugasnya, untuk mengadili yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Pemimpin yang baik adalah, taat asas, amanah sesuai perintah undang-undang, peduli anak buah, patut diteladani seperti I.PEMIMPIN PEDULI ANAK BUAH. tersebut diatas
Dengan motto:
"PEMIMPIN YANG BAIK ITU KALAU MEMBUAT ANAK BUAHNYA LEBIH PANDAI DARIPADA DIRINYA."
Berikut ini saya sertakan pula video kisah nyata:
HAL IX.
JAGAN MELUPAKAN SEJARAH
FAKTA SEJARAH 1.:
VIDEO KORBAN MENINGGAL DAN CACAT FISIK DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN.
FAKTA SEJARAH2.:
VIDEO PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF.
FAKTA SEJARA 3.:
VIDEO KEBERATAN ATAS PENILAIAN “a”
FAKTA SEJARAH 4.:
VIDEO SERIKAT PEKERJA. TIDAK MEMBELA DAN MELINDUNGI ANGGOTANYA.
FAKTA SEJARAH 5.:
NEGARA, PEMERINTAH, BERTANGGUNG JAWAB TEGAKNYA HUKUM SEBAGAI PANGLIMA.
FAKTA SEJARAH 6.:
DIBULAN MARET 1981 SEROMBONGAN REGU TEKNIK MENGHADAP KEPALA BAGIAN TEKNIK UNTUK MENYATAKAN SIKAP, MERASA KEBERATAN KEPALA SEKSI TEKNIK INISIAL BDM MEMBAWAHI SEKSI TEKNIK, DENGAN ALASAN SEPERTI DIUNGKAP PADA VIDEO "ADILKAH" DIBAWAH INI..
MENGENAI PENILAIAN DIBAWAH STANDAR, ADALAH PELANGGARAN HAK ASASI, PEMERINTAH NEGERI INI WAJIB HADIR UNTUK MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA, MENEGAKAN KEADILAN DAN KEBENARAN.
PASAL 28I. AYAT 4. PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ASASI MANUSIA, ADALAH TANGGUNGJAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERRINTAH.
Fakta Sejarah tersebut, untuk pertimbangan, dalam menilai kinerja pegawai, supaya dihargai kerja kerasnya.
Sebagai anak buah yang dalam bekerja kerap menghadapi risiko berbahaya, bisa menjadi tumbal, korban cacat fisik, bahkan kematian, tentu harapannya untuk mendapatkan nilai kinerja yang wajar, sesuai ekspektasi (SE),
Maka demi keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum sebagai panglima, mohon dengan hormat, untuk ditinjau kembali penilaian unjuk
kerja nilai skala “a” tersebut, karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, demi melindungi hak-hak warga Negara yang menjadi korban, terjajah, sesuai petunjuk, perintahnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengingat peranan Serikat Pekerja sesuai KKB bagian ke II tentang hak-hak Perseroan dan SP-PLN Pasal 5. Ayat 2 sangat jelas tertulis, bahwa:
"SP-PLN berhak a. mewakili, membela dan melindungi anggotanya."
Demikian atas perhatian dan bantuannya diucapkan banyak terimakasih, dengan harapan usulan ini bisa ditindak lanjuti, menjadikan hak-hak asasi semua anggota perusahaan, terlindungi oleh undang-undang, sehingga tercipta amanah, rasa aman, dan nyaman. Aamiin...
Setelah surat usulan ini saya sampakan melalui WA Group pada tgl 21/04/2021 jam 15.01
Mendapat jawaban tgl. 21/04/2021 jam 15.53 sebagai berikut:
Intinya ketua IKPLN tidak mau membawa usulan permasalahan tersebut untuk dibahas diMusda DPD IKPLN Jateng & DIY, yang berarti bahwa sama saja dengan masa lalu, tidak mau menanggapi permasalahan ini. lalu bagaimana terhadap perlindungan hukum sebagai warga negara dan pegawai yang menjadi korban katidak adilan ini.
Dibawah ini beberapa komentar yang menanggapi usulan yang saya sampaikan lewat WA Group.
Ada yang mengomentari dengan stiker orang tertawa terbahak-bahak..
Menjawab ketua IKPLN :
Alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh...Alhamdulillah..terimakasih atas jawabannya bpk Achmadi..memang dari dulu saya berupaya untuk mengadukan permasalahan ini tidak pernah terjawab..yang seharusnya sebagai warga negara, sebagai pegawai dilindungi hak-haknya...sekali lagi terimakasih ..wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh..
Ada yang mengomentari minta tolong gambar stiker supaya dihapus...
Diingatkan teman supaya lebih baik dihapus..
tapi sudah beberapa hari lewat stiker tidak dihapus..
Menurut Hak Asasi Manusia UUD.1945.
Pasal 28I ayat.2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Ayat 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah.
Kepada Yang terhormat bapak-bapak akhli
hukum... bapak-bapak penegak hukum, untuk melindungi warganya, demi tegaknya hukum dari perlakuan kesewenang- wenangan, tidak adil, mohon meralisasikan Hak Asasi Manusia
Pasal 28I. ayat 2. dan ayat 4. tersebut..
Merealisasikan pertanggungjawaban Negara, Pemerintah terhadap rakyat, sesuai fungsi tugas pokoknya sebagai, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
Yaitu Perlindungan terhadap perlakuan diskrimantif,
pemajuan, penegakan hukum, karena semua ini tanggungjwab Negara terutama
Pemerintah.
